Situs resmi Kejaksaan Negeri Kulon Progo sudah dapat Anda akses di www.kejari-kulonprogo.go.id Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu kami dalam menyelesaikan tugas kejaksaan. Silahkan gunakan fasilitas Layanan Online kami atau hubungi 0274 - 773122. Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Apabila terdapat data electronic based yang berbeda dengan data resmi paper based, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Pejabat Struktural

WIDAGDO MULYONO PETRUS, SH, M.Hum

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO

YOGI ANDIAWAN SAGITA, SH

KEPALA SEKSI INTELIJEN

ROBERTUS SAPTO LEGOWO, SH, MH

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

NOVIANA PERMANASARI, SH

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

ERIKSA RICARDO, SH

KEPALA SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

HENDRI UTOMO, SH.

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

HARDIMAN WIJAYA PUTRA, SH

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

DANU SUWAJI

KASUBSI TEKNOLOGI INFORMASI, PRODUKSI INTELIJEN & PENKUM

YOVERIDA LIVENNI, SH

KASUBSI PRAPENUNTUTAN

DIAN YUNITA, SH

KASUBSI TATA USAHA NEGARA

SISILIA PARGIYATI

KASUBSI BARANG BUKTI PADA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

NUR HARYANTI

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN.

SITI APSOH

KEPALA URUSAN DASKRIMTI & PERPUSTAKAAN

BISMAR SUWISANG, S.E., Akt.

KEPALA URUSAN KEUANGAN

MUJIRAN

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN

Statistik

Pengunjung saat ini 21
Dikunjungi 160438

PENDAPAT

Bagaimana tampilan baru website Kejaksaan Negeri Kulon Progo menurut Anda ?







Lihat Hasil

AGENDA

February 2020
MSSRKJS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

      Buronan

      Jika Anda mempunyai informasi mengenai buronan ini. Anda dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Kulon Progo di nomor ini : +0274-773122

      Newsletter

      Masukkan email Anda :

      Testimonial

      "Tegakkan hukum terutama berantas korupsi jangan tebang pilih..sem ua sama di mata hukum..!"
      Dwiyanto , Wiraswasta (Jl Jambon Km 1,2 Sleman)
      "mari kita perangi kejahatan"
      syaiful , programer (yogyakarta)
      "Wujudkan tata kelola pemerintah an yang baik (good governance ) dan merubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Kejaksaan."
      Arief , Mail delivery (Jambon)
      riefjo.id
      Tambah Testimonial

      Struktur Organisasi

       

       

      SUB BAGIAN PEMBINAAN

      Subbagian   Pembinaan   mempunyai   tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi  bagi    seluruh   satuan   kerja di lingkungan kejaksaan Negeri  yang bersangkutan  dalam  rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

      Dalam melaksanakan tugas, Sub bagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

      1. melakukan  koordinasi,   integrasi   dan   sinkronisasi   serta membina kerjasama     seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;

      2. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan   dan   mengelola   keuangan,   kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

      3. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

       

      Sub bagian Pembinaan terdiri dari:

      1. Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.

      2. Urusan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.n;

      3. Urusan Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

      4. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan.

       

      SEKSI INTELIJEN

      Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hkum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan

      Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Intelijen  menyelenggarakan fungsi :

      1. penyipan   perumusan   kebijaksanaan   teknis di bidang  intelijen berupa bimbingan, pembinaan   dan pengamanan teknis;

      2. Penyiapan  rencana,   pelaksanaan   dan   penyiapan   bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan,  pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik  preventif maupun  represif untuk  menangulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan , sosial budaya;

      3. pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas  kepribadian  aparat  intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan   di    lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

      4. pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang  personil,   kegiatan   materiil,   pemberitaan  dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

      Subseksi Intelijen  terdiri dari:

      1.    Subseksi Sosial Dan Politik

      Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah ideologi dan soial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penaggulangan tindak pidana Umum dan NARKOBA.

      2.    Sub Seksi Ekonomi Dan Moneter

      Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone eksklusif;

      3.    Sub Seksi Produksi Dan Sarana Intelijen

      Subseksi Produksi-dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan meyelenggarakan administrasi intelijen,. penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

      Kegiatan operasi intelijen Yustisial.

      Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Intelijen Kejari Wates telah melakukan kegiatan LID, PAM dan GAL terhadap semua kegiatan yang mencakup semua bidang baik Intel sendiri, Pidum , Pidsus, Pembinaan dan Datun serta tugas yang diamanatkan oleh UU. N0.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan mamakai pola kerja teknis Intelijen sesuai  termaktub dalam Kepja No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan.

       

      SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

      Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan  pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan,   pemeriksaan  tambahan, penuntutan, melaksanakan   penetapan hakim dan putusan   pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

      Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

      1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang  tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;

      2. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana;

      3. penyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;

      4. pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;

      5. penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

      6. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

      7. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan. 

      Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

      1.    Subseksi Prapenuntutan;

      Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya.

      2.    Subseksi Penuntutan;

      Subseksi Penuntutan mempunyai tugas  melakukan urusan penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum hasil penyidikan penyidik serta pengadministrasian dan Pendokumentasian.

       

      SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

      Seksi Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

      Dalam melaksanakan tugas , Seksi Tindak Pidana  Khusus  menyelenggarakan fungsi:

      1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;

      2. penviapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan,  tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;

      3. m penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersvarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya ;

      4. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadminintrasiannya;

      5. penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertinibangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;

      6. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus 

      Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

      1.    Sub seksi penyidikan :

      Subseksi   Penyidikan  mempunyai   tugas melakukan   segala   sesuatu   yang   berhubungan   dengan kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus menyiapkan     bahan,     membuat     telaahan     dan gmberikan     bimbingan     teknis     terhadap     kegiatan penyidikan   dan   penuntutan tindak pidana khusus   serta menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi.

      2.    Sub seksi penuntutan:

      Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan melakukan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi terhadap perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasian dan pendokumentasian.

       

      SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

      Seksi  Perdata dan Tata Usaha Negara  mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian   kegiatan   penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

      Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

      1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

      2. pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;

      3. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;

      4. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;

      5. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;

      6. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

      7. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;

      8. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.