Situs resmi Kejaksaan Negeri Kulon Progo sudah dapat Anda akses di www.kejari-kulonprogo.go.id Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu kami dalam menyelesaikan tugas kejaksaan. Silahkan gunakan fasilitas Layanan Online kami atau hubungi 0274 - 773122. Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Apabila terdapat data electronic based yang berbeda dengan data resmi paper based, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.

Pejabat Struktural

WIDAGDO MULYONO PETRUS, SH, M.Hum

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO

YOGI ANDIAWAN SAGITA, SH

KEPALA SEKSI INTELIJEN

ROBERTUS SAPTO LEGOWO, SH, MH

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

NOVIANA PERMANASARI, SH

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

ERIKSA RICARDO, SH

KEPALA SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA

HENDRI UTOMO, SH.

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

HARDIMAN WIJAYA PUTRA, SH

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

DANU SUWAJI

KASUBSI TEKNOLOGI INFORMASI, PRODUKSI INTELIJEN & PENKUM

YOVERIDA LIVENNI, SH

KASUBSI PRAPENUNTUTAN

DIAN YUNITA, SH

KASUBSI TATA USAHA NEGARA

SISILIA PARGIYATI

KASUBSI BARANG BUKTI PADA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

NUR HARYANTI

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN.

SITI APSOH

KEPALA URUSAN DASKRIMTI & PERPUSTAKAAN

BISMAR SUWISANG, S.E., Akt.

KEPALA URUSAN KEUANGAN

MUJIRAN

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN

Statistik

Pengunjung saat ini 18
Dikunjungi 160453

PENDAPAT

Bagaimana tampilan baru website Kejaksaan Negeri Kulon Progo menurut Anda ?







Lihat Hasil

AGENDA

February 2020
MSSRKJS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

      Buronan

      Jika Anda mempunyai informasi mengenai buronan ini. Anda dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Kulon Progo di nomor ini : +0274-773122

      Newsletter

      Masukkan email Anda :

      Testimonial

      "Wujudkan tata kelola pemerintah an yang baik (good governance ) dan merubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Kejaksaan."
      Arief , Mail delivery (Jambon)
      riefjo.id
      "Tegakkan hukum terutama berantas korupsi jangan tebang pilih..sem ua sama di mata hukum..!"
      Dwiyanto , Wiraswasta (Jl Jambon Km 1,2 Sleman)
      "mari kita perangi kejahatan"
      syaiful , programer (yogyakarta)
      Tambah Testimonial

      Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

      PEMBENTUKAN TP4P/D

      Dasar pembentukan dari TP4D antara lain UU RI Tahun 1945, Nawa Cita Presiden RI 2014 – 2019, Keputusan Jaksa Agung Republik Indnesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia. Di Kejaksaan Agung (Pusat) namanya TP4P dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) namanya TP4D.

      Ini juga sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresiden, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,   Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota. Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2016 itu, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden juga menginstruksikan kepada para Pejabat tersebut di atas melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan. Jaksa Agung juga diinstruksikan mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum menyidik laporan masyarakat yang terkait penyalahgunaan wewenang dalam proyek strategis nasional. Laporan yang diterima masyarakat oleh kejaksaan dan kepolisian disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait, atau pemerintah daerah untuk pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian.

      Lebih lanjut, TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. Selain itu TP4D juga akan menjalin koordiansi dengan Inspektorat dalam memonitor pekerjaan. Sehingga, supremasi hukum tidak ada kesewenangan terhadap pejabat pemerintah daerah. Ditegaskan pula, aksi pencegahan korupsi perlu dilaksanakan untuk percepatan pembangunan guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.

      TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

       

      KEJATI LAUNCHING TP4D

      Kejaksaan Tinggi DIY mengadakan acara launching Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, pukul 09.00 – 12.00 di kantor Kejaksaan Tinggi DIY.

      Acara tersebut dipimpin oleh Kajati DIY Tony T. Spontana, SH.M.Hum dengan dihadiri pejabat struktural di Kejati DIY yaitu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sampe Tuah, SH, para Asisten, Kabag TU dan Koordinator Kejaksaan Tinggi DIY, Kepala Kejaksaan Negeri se-DIY, dan Kasi Intelijen, Kasi Pidsus dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri se- DIY serta wartawan media cetak dan elektronik di DIY.

      Kajati DIY menyampaikan bahwa tim TP4D Kejati DIY yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang Jaksa yang diketuai oleh Asisten Intelijen Kejati DIY Drs. Joko Purwanto, SH, Wakil Ketua Tim oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Azwar, SH dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Totok Bambang S.D, SH, serta para anggota yang berasal dari Koordinator, Kasi dan Jaksa Fungsional di Kejati DIY.

      Selain di Kejati DIY, masing-masing Kejari se-DIY juga membentuk TP4D yang berfokus pada pendampingan penggunaan dana desa.

       Pada tahun 2019 ini, TP4D Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 9 pendampingan antara lain :

      1. Pembangunan RSUD Wates (RSUD Wates)

      2. Pembangunan PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo (BPR Wates)

      3. Pembangunan Jalan Dipan-Kulur di Wates (Dinas PU dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo)

      4. Pembangunan D.I Banyu Agung/ Tawang tahap Akhir di Kec. Sentolo (Dinas PU dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo)

      5. Pembangunan jembatan Sepuri di Kec. Nanggulan (Dinas PU dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo)

      6. Peningkatan Jalan Kenteng-Cangakan (80) di Sentolo (Dinas PU dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo)

      7. Pemeliharaan Berkala Jalan Kepek-Kalimanggis (15) di Pengasih (Dinas PU dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo)

      8. Peningkatan Jalan Pasar Sentolo-Ngelo (153) di Kec. Sentolo (Dinas PU dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo)

      9. Pembangunan D.I Kamal Tahap I (DAK) di Kec. Pengasih (Dinas PU dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo)